Kamis, 15 Maret 2012

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA
DI INDONESIA
PADA ABAD KE-19 DAN 20

Oleh :

PRIJADJI

SMA NEGERI 2 MAGELANG

"

ang dipimpin oleh raja Maulana Muhammad,akan tetapi sikap De Houtman semakin kaku dalam perdagangan (hanya mau membeli rempah-rempah pada musim panen dan membeli melalui pejabat atau cina perantara,akhirnya Ia ditangkap dan dibebaskan setelah membayar uang tebusan kemudian meninggalkan Banten.

GAMBAR WILLIAM VAN ORANYE

Walaupun demikian de Houtman disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Belanda,ia dianggap sebagai pelopor pelayaran menemukan jalan laut ke Nusantara.

Pada tanggal 28 November 1598 pelayaran baru Belanda dipimpin oleh Jacob van Neck dan Wybrect van Waerwyck dengan 8 buah kapal tiba di Banten.Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan Belanda diterima dengan baik.

Karena sikap Van Neck yang sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para pembesar Banten ,maka 3 buah kapalnya yang penuh muatan rempah-rempah berhasil dikirim ke Belanda dan 5 buah kapal yang lainnya menuju Maluku.

Di Maluku ,Belanda juga diterima dengan baik oleh rakyat Maluku karena dianggap sebagai musuh Portugis yang sedang bermusuhan dengan rakyat Maluku.

KEPULAUAN MALUKU

C.TERBENTUKNYA VOC

Keberhasilan ekspedisi-ekspedisi Belanda dalam mengadakan perdagangan rempah-rempah mendorong pengusaha-pengusaha Belanda yang lainnya untuk berdagang ke Nusantara.Diantara mereka terjadi persaingan.Disamping itu mereka harus harus menghadapi persaingan dengan Portugis,Spanyol dan Inggris.Akibatnya mereka saling menderita kerugian,lebih lebih dengan sering terjadinya perampokan perampokan oleh bajak laut.

Atas prakarsa dari 2 orang tokoh Belanda yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Olden Barnevelt pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberinama VOC (Verenigde Oost Indesche Compagnie ) atau ‘Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur’, pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang.

Pada tahun 1602 VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Witter

TUJUAN DIBENTUKNYA VOC

  1. Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang Belanda untuk keuntungan maksimal.
  2. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan,baik dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia.
  3. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol.

ENGLISH EAST INDIA COMPANY

HAK-HAK ISTIMEWA VOC

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa VOC diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda :

  1. Memonopoli perdagangan
  2. Mencetak dan mengedarkan uang
  3. Mengangkat dan memperhentikan pegawai
  4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja
  5. Memiliki tentara untuk mempertahankan diri
  6. Mendirikan benteng
  7. Menyatakan perang dan damai
  8. Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat.

C.KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KOLONIAL BELANDA DAN SISTEM
BIROKRASI PEMERINTAHAN VOC
DI INDONESIA (SEBELUM ABAD
KE-19)

1.POLITIK PERDAGANGAN DAN
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN VOC

Peraturan-peraturan yg ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain :

a).Verplichte Laverantie

Yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga

yg telah ditetapkan oleh VOC,dan melarang rakyat

menjual hasil buminya selain kepada VOC.

b).Contingenten

Yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar

pajak berupa hasil bumi.

c).Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah

tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.

d).Ekstirpasi

Yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-

rempah agar tidak terjadi over produksi yg dapat

menyebabkan harga rempah-rempah merosot.

e).Pelayaran Hongi

Yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu

perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli

perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya.

Beberapa gubernur jendral VOC yang dianggap
berhasil dalam mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi VOC di Nusantara antara lain :

1.Jan Pieterzoon Coen (1619-1629)

Dikenal sebagai peletak dasar imperialisme Belanda di

Nusantara.Ia dikenal pula dengan rencana kolonisasinya

dengan memindahkan orang-orang Belanda bersama

keluarganya ke Indonesia.

2.Antonio Van Diemen (1636-1645)

Ia berhasil memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada

tahun 1641,Ia juga mengirimkan misi pelayaran yang

dipimpin Abel Tasman ke Australia,Tasmania,Selandia baru.

3.Joan Maetsycker (1653-1678)

Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang

Padang dan Menado.

4.Cornelis Speeldman (1681-1684)

Ia menghadapi perlawanan didaerah dan tidak berhasil mengalahkan

Sultan Agung,Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa.

2.SISTEM BIROKRASI VOC

Guna memerintah wilayah-wilayah di Nusantara

VOC mengangkat seorang gubernur jendral yg

Dibantu oleh 4 orang yg disebut Raad van Indie

(dewan India)

Dibawah gubernur jendral diangkat beberapa

gubernur yang memimpin suatu daerah.dibawah

gubernur terdapat beberapa Residen yang di-

bantu oleh Asisten Residen,pemerintahan

dibawahnya lagi diserahkan pada pemerintahan

tradisional,seperti Raja dan Bupati.

VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak

langsung (Indirect rule) dengan memanfaatkan

sistem Feodalisme.

3.KEMUNDURAN VOC

Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad

ke-18 disebabkan oleh :

1.Banyak korupsi yg dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC.

2.Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luas

nya wilayah kekuasaan VOC.

3.Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat

terlalu besar.

4.Persaingan dengan konsi dagang negara lain,misalnya

dengan EIC milik Inggris.

5.Hutang VOC yang sangat besar.

6.Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun

usahanyamengalami kemunduran

7.Berkembangnya faham Liberalisme sehingga monopoli

perdaganganyg diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk

diteruskan.

8.Pendudukan Perancis terhadap negara Belanda pada tahun

1795.

VOC DIBUBARKAN

Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran

VOC dan hak-hak istimewa VOC dihapus.

Pada tanggal 31 desember 1799 VOC

dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar

134,7 juta gulden.

Selanjutnya semua hutang dan kekayaan

VOC diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan

Belanda.

D.PEMERINTAHAN
KOLONIAL HINDIA BELANDA

Perubahan yang terjadi di Eropa pada akhir abad 18

Pada tahun 1795 Partai Patriot Belanda yg anti

raja,atas bantuan Perancis berhasil merebut

kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru

yg disebut Republik Bataaf (Bataafische Repu-

bliek ),Republik ini menjadi bawahan Perancis

yg sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte.

Raja Belanda Willem V,melarikan diri dan membentuk pemerintahan peralihan di Inggris yang pada waktu itu menjadi musuh Perancis.

Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintah tersebut pada tahun 1799,tanah jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian diurus oleh suatu badan yang disebut Aziatische Raad (Dewan Asia).

Kekuasaan pemerintahan Belanda di Nusantara dipegang oleh gubernur jendral Johanes Siberg (1801-1804) yang menggantikan gubernur jendral Overstrateen sebagai gubernur jendral VOC yang terakhir.

Johanes Siberg seharusnya mencerminkan sifat dari Republik Bataaf yg Liberal.Akan tetapi sebelum resmi berkuasa di Nusantara ia mengirim 2 komisaris ke Nusantara yaitu Nederburg dan Hogendrop.

E.MASA PEMERINTAHAN
HERMAN W.DAENDELS

Letak geografis Belanda yg dekat dengan Inggris
menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu
menduduki Belanda.Pada tahun 1806,Perancis
membubarkan Republik Bataaf dan membentuk
Kerajaan Belanda (Kominkrijk Holland).Napoleon
kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai
raja Belanda dan berarti sejak saat itu pemerinta-
han yang berkuasa di Nusantara adalah pemerin-
tahan Belanda-Perancis.
Oleh karena itu Louis Napoleon mengangkat
Herman William Daendeles sebagai gubernur jen-
dral di Nusantara.Dengan tugas utama memperta-
hankan P.Jawa dari serangan Inggris.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAENDELS

1).Bidang Birokrasi Pemerintahan

a.Pusat pemerintahan dipindahkan kepedalaman

b.Dewan Hindia Belanda sebagai dewan leges-

latif diganti dengan Dewan Penasehat.

c.Membentuk sekretariat negara (Algemene

Secretarie).

d.Pulau jawa dibagi pulau jawa di bagi menjadi 9

Prefektuur dan 31 kabupaten

e.Para bupati di jadikan pemerintah Belanda dan

di beri pangakat sesuai dengan ketentuan

kepegawaian pemerintah Belanda.

2).Bidang hukum dan peradilan.

a.Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3

jenis pengadilan yaitu sebagai berikut:

(1).Pengadilan utuk orang eropa

(2).Pengadilan untuk orang pribumi

(3).Pengadilan untuk orang timur asing

Pengadilan untuk orang pribumi ada di setiap

prefectur dengan prefect sebagai ketua dan para

bupati sebagai anggota

b.Pemberantasan koropsi tanpa pandang bulu

termasuk pada bangsa Eropa.Akan tetapi ia

sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam

kasus penjualan tanah kepada fihak swasta.

3).Bidang Militer dan Pertahanan

Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mem-
pertahankan P.Jawa dari serangan Inggris,Daendels
mengambil langkah-langkah :
a).Membangun jalan antara Anyer-Panarukan.
b).Menambah jumlah angkatan perang dari 3000
orang menjadi 20.000 orang.
c).Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang
d).Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung
Pandang dan Surabaya.
e).Membangun benteng-benteng pertahanan.
f).Meningkatkan kesejahteraan prajurit.

4).Bidang Ekonomi dan Keuangan
a).Membentuk Dewan Pengawas Keuangan
negara (Algemene Rekenkaer).
b).Mengeluarkan uang kertas
c).Memperbaiki gaji pegawai
d).Pajak in natura (contingenten) dan sistem pe-
nyerahan wajib (verplichte laverantie) yang di
terapkan pada masa VOC tetap dilanjutkan.
e).Mengadakan monopoli perdagangan beras.
f).Mengadakan peminjaman paksa kepada orang
orang yang dianggap mampu,bagi yg menolak
akan dikenakan hukuman.
g).Penjualan tanah kepada fihak swasta.
h).Mengadakan Preanger Stelseel ,yaitu kewajiban
bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk
menanam tanaman eksport : Kopi

5).Bidang Sosial

a).Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja

Rodi untuk membangun jalan Anyer-

Panarukan.

b).Pebudakan dibiarkan berkembang

c).Menghapus upacara penghormatan

kepada Resident,Sunan dan Sultan

d).Membuat jaringan pos distrik dengan

menggunakan kuda pos

AKHIR KEKUASAAN HERMAN W.DAENDELS

Kejatuhan Daendels antara lain disebab-

kan oleh hal-hal sebagai berikut :

1).Sikapnya yg otoriter terhadap raja-raja

Banten,Yogyakarta,Cirebon menimbul-

kan pertentangan dan perlawanan.

2).Penyelewengan dlam kasus penjualan

tanah kepada fihak swasta dan manipu-

lasi penjualan istana Bogor.

3).Keburukan dalam sistem administrasi

pemerintahan.

F.PENJAJAHAN INGGRIS
DI INDONESIA
(1811-1816)

Latar belakang pendudukan Inggris adalah sbb :

a).Contingental Stelseel
Yang diterapkan oleh Napoleon di Eropa 1806
dengan memblokade perdagangan Inggris di
Eropa daratan,Inggris tumbuh menjadi negara
industri besar membutuhkan daerah pemasaran
yg luas,oleh karena itu India dan Indonesia
akan dijadikan tempat pemasaran barang
barang industri Inggris.
b).Nusantara yg praktis dikuasai Perancis (Belanda
Perancis) merupakan bahaya laten bagi kekuasa-
an Inggris di Asia.

Ketika akhirnya Inggris menyerbu P.Jawa,pengganti
nya Daendels,gubernur jendral Jansen,tidak mampu
bertahan dan menyerah,akhir dari penjajahan
Belanda-Perancis ditandatangani dengan Kapitulasi
Tuntang (18 Sepetember 1811),isinya :
a.Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada
Inggris.
b.Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris
c.Semua pegawai Belanda yg mau bekerjasama
dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus
d.Semua hutang Pemerintah Belanda yg dahulu,
bukan menjadi tanggung jawab Inggris.
Kapitulasi Tuntang ditandatangani tanggal 18 Sept
1811 oleh S.Auchmuty dari fihak Inggris dan
Janseens dari fihak Belanda.

Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang ,raja muda
Lord Minto yg berkedudukan di India mengangkat
Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur
di P.Jawa,dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa
penuh diseluruh Nusantara.Dan cenderung menda-
pat tanggapan positif dari raja-raja dan rakyat
setempat karena hal berikut ini :
a.Para raja da rakyat tidak menyukai Daendels
b.Ketika masih berkedudukan di Penang,Malaysia
Raffles beberapa kali mengadakan misi rahasia
ke kerajaan-kerajaan yg anti Belanda,seperti :
Yogyakarta,Banten dan Palembang.
C.Sebagai seorang yg Liberalis ,Raffles memiliki
kepribadian yg simpatik,ia menjalankan politik
murah hati dan sabar walaupun dalam praktek-
nya berlainan.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN RAFFLES

Dalam menjalankan tugas Raffles didampingi oleh

suatu badan penasehat (advisory Council) yang

terdiri atas Gillespie,Cranssen dan Muntinghe.

1.Bidang Pemerintahan

langkah-langkah yg diambil Raffles :

a.P.Jawa dibagi menjadi 16 Karisidenan (berlang-

sung sampai tahun 1964).

b.Merubah sistem pemerintahan yg semula dilaku

kan oleh pengusaha pribumi menjadi sistem

pemerintahan kolonial yg bercorak barat.

c.Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi

dilepaskan kedudukannya yg mereka peroleh

secara turun tumurun.

2.Bidang Ekonomi dan Keuangan

a. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman eksport.
b. Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem peyerahan wajib (Verplichte Laverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC.
c. Menetapkan sistem sewa tanah (landren). Untuk menentukan besarnya pajak, tanah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu sebagai berikut.
1. Kelas I, yaitu tanah yang subur, dikenakan pajak setengah dari hasil bruto.
2. Kelas II, yaitu tanah setengah subur, dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto.
3. Kelas III, yaitu tanah tandus, dikenakan pajak dua per lima dari hasil bruto.
d. Pemungutan pajak pada awalnya secara perorangan.
e. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.


MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN SISTEM SEWA TANAH
a. Para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih giat sehingga kesejahteraannya menjadi lebih baik.
b. Daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga daapt membeli barang-barang industri Inggris.
c. Pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara tetap dan cukup terjamin.
d. Memberikan kepastianhukum atas tanah yang dimiliki petani.
e. Secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi barang menjadi ekonomi uang.

Sistem sewa tanah dalam pelaksanaannya telah menimbulkan perubahan-perubahan penting sebagai berikut:
a) Unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan dan suka rela.
b) Ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi hubungan perjanjian atau kontrak.
c) Ikatan adat-istiadat yang sudah berjalan turun- temurun menjadi semakin longgar, karena pengaruh budaya barat.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM SEWA TANAH

a. Keuangan negara dan pegawai-pegawai yang cakap jumlahnya terbatas.

b. Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat India yang sudah mengenal perdagangan ekspor.

c. Sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkannya ekonomi uang.

d. Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat.

E. Adanya pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korup.

f. Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap

4. Bidang Sosial

a. Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)

b. Penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya, Alexander Hare, yang sedang kekurangan tenaga kerja, sedangkan di Batavia Raffles menetapkan pajak yang tinggi bagi pemilik budak.

c. Peniadaan pynbank (disakiti), yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau.

5. Bidang Ilmu Pengetahuan

a. Ditulisnya buku berjudul History Of Java. Dalam menulis buku tersebut Raffles dibantu oleh juru bahasanya Raden Ario Notodiningrat dan Bupati Sumenep, Notokusumo II.

b. Memberikan bantuan kepada John Crawfurd (residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan sebuah buku berjudul History Of The East Indian Archipelago.

c. Raffles juga aktif mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan

d. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.

e. Dirintisnya Kebun Raya Bogor.

GAMBAR BUNGA RAFLESIA ARNOLDI

Berakhirnya kekuasaan Thomas Stamford Raffles

Berakhirnya pemerintahan Raffles di Nusantara ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut.

1) Nusantara dikembalikan kepada Belanda.

2) Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana, tetap di tangan Inggris.

3) Cochin (di pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.

GAMBAR THOMAS STANFORD RAFFLES

H.MASA PEMERINTAHAN VAN DEN BOSCH
DAN PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA
(1830-1870)

A.PEMERINTAHAN KOMISARIS JENDRAL

Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris,selanjutnya yang berkuasa adalah Pemerintahan Hindia Belanda,yang pada mulanya pemerintahan Kolektif yang terdiri dari 3 orang yaitu : Flout,Buyskess dan Van Der Capellen.

Dengan tugas utama : menormalisasikan keadaan lama (Inggris) ke alam baru (Belanda) dengan masa peralihan dari tahun 1816-1819,untuk selanjutnya yang menjadi gubernur jendral adalah Van Der Capellen (1816-1824).

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi :

1).Beberapa kerajaan diluar P.Jawa bertindak mandiri.

2).Usaha-usaha sefihak dari Raffles yang masih ingin

berkuasa kembali,misal dengan menduduki Singapura.

Dengan berdirinya Singapura menimbulkan perselisihan
mengenai batas wilayah kekuasaan pendudukan Inggris
dan Belanda,masalah ini kemudian diselesaikan melalui
Treaty of London 1824 yang isinya :
1).Inggris dan Belanda berhak untuk saling memasuki
wilayah jajahan masing-masing.
2).Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan
yaitu : Benggala,Gujarat,Malaka dan Singapura.
3).Inggris menarik diri dari Nusantara dan menyerahkan
Bengkulu,Bangka dan Belitung.
4).Kemerdekaan Aceh dihormati oleh kedua belah fihak,
dan dijadikan daerah Bufferstaat : daerah pemisah.
5).Inggris dan Belanda bertanggung jawab atas keamanan
di selat Malaka.

B.POLITIK KOLONIAL PADA MASA KOMISARIS JENDRAL

Dalam menjalankan pemerintahannya,komisaris jendral melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1).Sistem Residen tetap dipertahankan

2).Dalam bidang hukum sistem juri dihapuskan

3).Kedudukan para Bupati sebagai penguasa feodal tetap

dipertahankan.

4).Desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan

dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan

pemungutan pajak dan hasil bumi.

5).Dalam bidang ekonomi memberikan kesempatan

kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modal

nya di Indonesia.

Memorandum tahun 1851

Memorandum tahun 1851 dengan jelas menegaskan politik Belanda,bahwa “daerah –daerah taklukan harus memberi keuntungan materiil bagi Belanda,keuntungan yang memang menjadi tujuan penaklukkan “

(Van Den Bosch 1851).

G.PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA
(NEDERLANDSCH INDIE) 1816-1942

A.PENGERTIAN CULTUUR STELSEL

Istilah Cultuur Stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman

terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah Culture System atau Cultivation System .Lebih tepat lagi kalau di

terjemahkan menjadi System of Gouverment Controlled Agricultures karena pengertian dari Cultuur Stelsel sebenarnya adalah :”kewajiban kepada rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman eksport yang laku dijual di

Eropa”,rakyat menterjemahkan dengan istilah tanam paksa.

Menurut Van Den Bosch : Cultuur Stelsel didasarkan atas hukum adat yg menyatakan bahwa barang siapa berkuasa disuatu daerah,ia memiliki tanah dan penduduknya.

B.LATAR BELAKANG SISTEM TANAM PAKSA

1).Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya besar.

2).Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda tahun 1830.

3).Terjadinya perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda (menghabiskan beaya 20.000.000 gulden).

4).Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat.

5).Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.

6).Kegagalan usaha mempraktikkan gagasan Liberal (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negeri induk.

C.ATURAN-ATURAN TANAM PAKSA

Ketentuan pokok Tanam Paksa terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) no.22 tahun 1834,dengan ketentuan sebagai berikut :

1.Penyediaan tanah untuk cultuur stelsel berdasarkan persetujuan

penduduk.

2.Tanah tersebut tidak lebih dari seperlima tanah pertanian.

3.Tanah tersebut bebas dari pajak.

4.Kelebihan hasil tanaman jika melebihi pajak diberikan pada petani.

5.Pekerjaan untuk cultuur stelsel tidak melebihi waktu menanam padi

6.Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan

tanggung jawab pemerintah.

7.Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau perkebu-

nan pemerintah.

8.Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi.

D.PENYIMPANGAN DALAM TANAM PAKSA

1.Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dg paksaan.

2.Tanah yang digunakan lebih dari seperlima bagian.

3.Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu

menanam padi.

4.Tanah tersebut masih terkena pajak.

5.Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani.

6.Kegagalan panen tanggung jawab petani.

7.Buruh dijadikan tenaga paksaan.

Guna menjamin agar para Bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dg

Baik,pemerintah Belanda memberikan rangsangan yg disebut cultuur procenten.

Disamping penghasilan tetap.

E.AKIBAT-AKIBAT TANAM PAKSA

BAGI BELANDA

1).Meningkatnya hasil tanaman eksport dari negeri jajah-

an dan dijual Belanda dipasaran Eropa.

2).Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang-

kempis tetapi pada masa tanam paksa mendapat

keuntungan besar.

3).Pabrik-pabrik gula yg semula diusahakan kaum swasta

Cina,kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha

Belanda,karena keuntungannya besar.

4).Belanda mendapatkan keuntungan (Batiq slot) yang

besar (keuntungan pertama 3 juta gulden).

BAGI INDONESIA

1).Kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yg berkepanjangan

2).Beban pajak yang berat.

3).Pertanian,khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen.

4).Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana,seperti yang terjadi

di Cirebon 1843,Demak 1848,Grobogan 1849.

5).Jumlah penduduk di Indonesia menurun.

6).Rakyat Indonesia mengenal tekhnik menanam jenis-jenis tanaman

yang baru.

7).Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorien-

tasi eksport.

F.REAKSI TERHADAP TANAM PAKSA

1).RAKYAT INDONESIA

a.Di Sumatera Barat timbul perlawanan,al.di Pariaman (1841),

di Padang .

b.Di Jawa pada tahun 1846 perlawanan dilakukan meskipun dengan

pembakaran 7 buah kebun tembakau.

2).KAUM PENGUSAHA (KAPITALIS)

Golongan pengusaha menghendaki sistem tanam paksa dihapuskan

dan diganti dengan kebebasan berusaha.

3).KAUM HUMANIS BELANDA

a.Baron Van Hoevell : memprotes melalui parlemen Belanda : bahwa

tanam paksa tidak manusiawi.

b.Eduard douwes Dekker : memprotes tanam paksa lewat tulisan

yang berjudul Max Havelaar (Saijah-Adinda),

dg nama samaran Multatuli (saya menderita).

DAFTAR RAJA-RAJA BELANDA DARI TAHUN 1806

H.POLITIK EKONOMI LIBERAL KOLONIAL
SEJAK TAHUN 1870

1.LATAR BELAKANG

Politik ekonomi liberal kolonial dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

1).Pelaksanaan tanam paksa memberi keuntungan yg

besar kepada Belanda,tetapi menimbulkan penderitaan

rakyat pribumi.

2).Berkembangnya faham liberalisme di Eropa.

3).Kemenangan partai liberal di Belanda.

4).Adanya Traktar Sumatera 1871,yang memberikan

kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya

ke Aceh.

Pelaksanaan politik ekonomi liberal ditandai dengan bebe-
rapa peraturan antara lain :

1).Reglement op het belied der regering in Nedherlandsh
Indie (1854) :
Berisi tentang tata cara pemerintahan di Indonesia.
2).Indishe Comtabiliteit Wet (1867) :
Berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda
3).Suiker Wet :
Yaitu UU gula yang menetapkan bahwa tanaman tebu
adalah monopoli pemerintah yg secara berangsur
angsur akan dialihkan kepada fihak swasta.



,

4).Agrarish Wet (undang-undang Agraria) 1870:

UU Agraria yg berlaku di Indonesia dari tahun 1870-

1960 isinya :

a).Tanah di Indonesia dibedakan menjadi tanah tanah

rakyat dan tanah milik pemerintah.

b).Tanah rakyat terdiri dari tanah bebas dan tidak bebas

c).Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain.

d).Tanah pemerintah dapat disewakan kepada penguasa

swasta sampai jangka waktu 75 tahun.

5).Agrarisch Besluit (1870):

Ditetapkan oleh raja Belanda dan mengatur hal-hal yang

yang lebih rinci.

2.PELAKSANAAN SISTEM POLITIK EKONOMI LIBERAL

Setelah UU Agraria 1870 diterapkan,di Indonesia

memasuki Imperalisme modern dengan diterpkan

Opendeur Politiek,yaitu politik pintu terbuka terhadap

modal-modal swasta asing,hal itu berati Indonesia

dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan yaitu:

a).mendapatkan bahan mentah atau bahan baku

industri di Eropa.

b).mendapatkan tenaga kerja yg murah.

c).menjadi tempat pemasaran barang-barang produk

si Eropa.

d).menjadi tempat penanaman modal asing.

3.AKIBAT SISTEM POLITIK LIBERAL KOLONIAL

BAGI BELANDA :

a.Memberikan keuntungan yg besar bagi kaum swasta Belanda

b.Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan menga-

lir ke Belanda.

c.Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah

jajahan.

BAGI INDONESIA :

a.Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.

b.Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuh

nya harga gula dan kopi.

c.Menurunnya konsumsi bahan makanan,terutama beras.

d.Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena telah

tersaingi dengan Import dari Eropa.

e.Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot peng-

hasilannya setelah adanya angkutan kereta api.

f.Rakyat menderita karena masih diterapkan kerja rodi

dan adanya hukuman yg berat bagi yg melanggar per-

aturan poenalie sanctie.

GAMBAR THOMAS STANFORD RAFFLES

I.POLITIK ETIS

LATAR BELAKANG POLITIK ETIS

Munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh :

1).Sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat.

2).Tanam paksa memberi keuntungan besar bagi Belanda

sebaliknya menimbulkan penderitaan rakyat.

3).Belanda melakukan penekanan dan penindasan terha-

dap rakyat .

4).Rakyat kehilangan tanah sebagai hak milik utamanya.

5).Adanya kritik terhadap praktik kolonial liberal.

TOKOH-TOKOH YANG MELANCARKAN
KRITIK POLITIK ETIS

1).Van Kol

melancarkan kritik di Indonesia sebagai politik drainage/penghisapan

2).Van Deventer

usulannya dikenal dengan Trilogi Van Deventer :

a).Irigasi

b).Emigrasi

c).Edukasi

3).De Waal

sejak tahun 1884,Indonesia berhak mendapatkan 528 G

4).Brooschooft

Selama 1 abad lebih,Belanda telah mengeruk keuntungan dari

rakyat Indonesia dan tidak mengembalikannya.

5).Baron Van Hovell

Meminta perbaikan nasib rakyat Indonesia dari sidang parlemen.

KEGAGALAN POLITIK ETIS

Kegagalan politik etis,tampak dalam kenyataan-kenyataan

sebagai berikut :

1).Sistem ekonomi liberal hanya memberi keuntunga besar

bagi Belanda.

2).Sangat sedikit penduduk pribumi yang memperoleh

keuntungan dan kedudukan yang baik.

3).Pegawai negeri golongan pribumi hanya dijadikan alat,

sehingga dominasi Belanda tetap sangat besar.

Dampak positif dari politik etis

Kenal irigasi untuk pertanian dan tegalan (dibangun bendungan-bendungan untuk sarana irigasi pertanian)

Mengenal dunia pendidikan barat yang berbasis pada materi dan rasional

Mengenal dunia kerja selain pertanian, perdagangan, dan nelayan. (sektor industri pertanian)

Dapat mempengaruhi pola pikir kolot dan tertutup menjadi terbuka maupun berorientasi ke depan

PERGERAKAN NASIONAL

Pergerakan nasional dibagi menjadi 3: pergerakan nasional bercorak agama,bercorak sekuler,bercorak perempuan (gender) Suhartono

NASIONALISME

Nasionalisme adalah kecintaan tertinggi warga negara diserahkan kepada negaranya

Nasionalisme di Eropa Barat terjadi pd ms transisi masyarakat feodal ke masy. Industri

Nasionalisme ini membangun kesadaran adanya perbedaan antar bangsa di Eropa Barat

Revolusi industri-Kapitalisme-liberalisme-nasionalisme-kolonialisme

Nasionalisme Indonesia sbg usaha menolak kolonialisme, sbg manifestasi dr penderitaan dan tekanan-tekanan

Nasionalime Indonesia dan negara-negara As-Teng lainnya mpy basis historis pd kolonialisme, shg antikolonialisme mrp kekuatan imbangannya.

Situasi kolonial mjd tantangan bg rakyat tanah jajahan untuk scr kolektif mempersatukan diri mengubah situasi sos-pol ke arah kebebasan. Hal ini mendorong timbulnya kesadaran,perasaan, dan kehendak nasional.

HAKIKAT PERGERAKAN NASIONAL

Sejarah pergerakan nasional mrp bag.dari sej Indonesia yg dimulai sejak lahirnya organisasi-organisasi modern sampai terbentuknya nation state Indonesia th 1945 yg ditandai dg proklamasi kemerdekaan .

pergerakan nasional dpt dianggap sbg gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang memperjelas motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan.

LATAR BELAKANG MUNCULNYA PERGERAKAN NASIONAL

Faktor eksternal: tumbuhnya pergerakan kebangsaan, seperti:

Munculnya gerakan Turki Muda

Kemenangan nasionalisme Gandhi di India

Gerakan nasionalisme di Tim-Teng yg ingin menyatukan masyarakat muslim (pan Islam)

Faktor internal:

Akibat eksploitasi kolonial membawa luka mendalam bagi penduduk pribumi, dan membawa stigma negatif akibat perlakuan pemerintah kolonial yg berjalan sekian lama, seperti: diskriminasi dlm segala hal (pendidikan, mendapatkan aset ekonomi :upah, pembagian strat. Sos)

Stigma negatif yg kemudian melekat pd masy.pribumi seperti: sikap inferior, sikap malas

PENGARUH PENDIDIKAN DLM PERGERAKAN NASIONAL

Politik etis (1901) berdampak luas dalam bidang pengajaran. Banyak golongan muda memanfaatkan kesempatan mengikuti pengajaran kolonial

Sistim pengajaran bersifat individualistis, berdasarkan ras, warna kulit. Sekolah&bahasa Belanda mjd simbol status dlm masy

Melahirkan gol.elit baru: priyayi profesional disamping priyayi birokrat

EMANSIPASI WANITA DAN NASIONALISME

Kondisi perempuan: Konservatisme dan terikat oleh adat, Prioritas pengajaran untuk anak laki-laki, pendidikan perempu hny utk persiapan mjd ibu rumah tangga yang baik (memasak, menjahit, membatik, dll)

Emansipasi: keinginan mendpt persamaan hak dan kebebasan dr kungkungan adat.

Kesadaran awal muncul di kalangan priyayi gedhe (priyayi tinggi)

RA. Kartini (1879-1904), memperjuangkan pendidikan wanita.

“habis gelap terbitlah terang” (1899-1904), berisi kehidupan keluarga, adat, keterbelakangan wanita, cita-cita terhadap kebahagiaan bangsanya, dll.

Ide emansipasi Kartini: idealisme yang tinggi, kaum muda hrs berpartisipasi dalam kemajuan dan menolak konservatisme dg “bangsa Jawa hrs diberi pendidikan”.

Pendidikan untuk perempuan harus menjadi prioritas dengan pelajaran utk meningkatkan intelegensi, dan pelajaran tingkahlaku dan kesusilaan.

Kunci kemajuan perempuan: kombinasi pendidikan Barat dan kebudayaan Timur.

1912: sekolah Kartini di Semarang, Malang, Jkt, Madiun, Bogor (bhs Belanda); Cirebon, Rembang, Pekalongan, Indramayu, Surabaya (bhs.Jawa).

1915: R. Dewi Sartika (1884-1947), mendirikan perkumpulan Pengasah Budi (Bandung), Budi Wanito (Smg)

1917: Maria Walanda Maramis mendirikan PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya) di Manado

Ide Kartini mulai mewujud dan berkembang demi kemajuan wanita Indonesia

BUDI UTOMO

Latar belakang : keprihatinan dr.Wahidin Sudirohusodo terhadap kondisi anak-anak Indonesia yg msh mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan krn kurangnya dana belajar.

Tujuan: memberi pengajaran bagi orang Jawa agar mendpt kemajuan dan usaha membangkitkan kbl kultur Jawa:kombinasi tradisi, kultur, edukasi Barat

Perkembangan: 1906-1907, propaganda keliling Jawa. Ide ini diterima olh Sutomo (mhs STOVIA) dg mendirikan BU di Jkt 20 Mei 1908.

Anggota tdk bnyk sekitar 10ribu orang (Jawa& Madura)

BU adalah perpaduan antara tradisi, kultur, dan edukasi Barat

BU: kesadaran lokal yang diformulasikan dlm wadah organisasi modern, organisasi dg pemimpin, ideologi yg jls & anggota.

Berdirinya BU disambut dg pro&kontra di kalangan priyayi. Dlm tubuh BU pecah: gol.muda &gol. tua

Gol. Muda menempuh jalur pol. Dlm menghadapi pemrth. Kol

Gol. tua ttp dg cara lama sosio-kultural

Gol. Muda akhirnya mendirikan Sarekat Islam (SI) & Indische Party (IP)

1918, dibentuk Dewan Rakyat (volksraad), wakil BU cukup bnyk yg msk, krn pemrth tdk bnyk menaruh curiga pd BU krn sifatnya sgt moderat

Dekade ke3 abad XX, tjd perpisahan kelompok moderat dan radikal dlm BU.

Pengaruh BU smkn berkurang, 1935 bergabung dg organisasi lain menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra)

Lahirnya BU:fase I dr nasionalisme Indonesia, menunjuk pd etnonasionalisme &proses penyadaran diri thd identitas bangsa Jawa (Indonesia)

SAREKAT ISLAM

Latar belakang: persaingan antara pedagang Cina dan Jawa, krn perubhn tingkah laku&arogansi pedagang Cina

Tujuan: usaha menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam Jawa yg diikat dg agama

Perkembangan: 1912 olh H. Samanhudi di Solo.

1913; rapat akbar di kebun binatang Surabaya, Cokroaminoto menegaskan bhw tuj SI adl menghidupkn jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat ekonominya agar mampu bersaing dg bgs asing.

SI berkembang pesat, krg dr setahun (1914) anggota SI mencapai 444.251 org.

GJ. Idenburg (1909-1916) mengatasi reaksi dr org Belanda dg membuat kanalisasi: mengurangi desakan kuat shg tdk timbul satu kekuatan besar yg dpt menghancurkan eksistensi pemerintah.

Badan huku hanya diberikan kepada cabang2 SI, sdgkan CSI baru akan diberikan kmd hanya cabang lokal yang diakui scr resmi&hub antar cabang dan koordinasi dr CSI diperlemah.

1914:Kongres SI di Yogy, terpilih Cokroaminoto sbg pimpinan SI. Konflik internal mulai muncul&kepercayaan thd CSI mulai berkurang

1916: kongres 1 yg dihadiri 80 SI lokal, mrp kongres nasional, krn SI mencita2kan penduduk Indonesia mjd satu natieatau satu bangsa, mempersatukan etnik Indonesia mjd bangsa Indonesia.

1917: kongres SI ke2 di Jakarta, tlh muncul aliran revolusioner sosialistis yg diwakili olh Semaun. Putusan tetap: asas perjuangan SI adl mdpt zelf bestuur / pemerintahan sendiri; menetapkan asas kedua: strijd tegen overheersing van het zondig kapitalisme(perjuangan melawan penjajahan & kapitalisme yg jahat. Cokroaminoto&Abdul Muis mewakili SI di Dewan Rakyat

1918: kongres ke3 di Surabaya, anggota mencapai 450.000 dari 87 SI lokal. Pengaruh Semaun smkn kuat, dikatakannya bhw pertentangan yg terjadi bkn ant. penjajah & terjajah ttpi jg antara kapitalis dg buruh, krn itu perlu memobilisasi kekuatan buruh & tani, di samping ttp memperluas pengajaran.

1919: kongres ke4, pengaruh sosialis-komunis tlh msk ke tubuh SI pusat&cabang2nya, stlh aliran tsb mpy wadah orgns Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV).

INDISCHE PARTIJ

Latar belakang: orgns. Campuran orang Indo dan Bumiputra.

Tujuan: kerjasama orang Indo dan Bumiputra, membangun patriotisme Bangsa Hindia kpd tanah air, menganjurkan kerjasama untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yg merdeka

Perkembangan: didirikan oleh EFE Douwes Dekker (Setyabudi), di Bandung 25 Desember 1912. bekerjasama dengan dr. Cipto mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (tiga serangkai).

IP mendapat reaksi keras dari pemerintah dan dinyatakan sebagai partai terlarang sejak 4 Maret 1913.

PERHIMPUNAN INDONESIA

Latar belakang: kesadaran rasa kebangsaan di antara pelajar Indonesia di Belanda

Tujuan:

1. menyadarkan pr mhs agar mpy komitmen yg bulat ttg persatuan dan kemerdekaan Indonesia

2. meyakinkan rakyat Indonesia ttg kebenaran perjuangan kaum nasionalis

3. mengembangkan ideologi yg bebas dan kuat di luar pembatasan-pembatasan Islam dan komunisme.

Perkembangan: 1908 (Indische Vereeneging) olh Sutan Kasayangan dan RM Noto Suroto sbg pusat kegiatan sos&bud para pelajar Indonesia di Belanda.

1922 (Indonesische Vereeneging) sbg perkumpulan berjiwa baru yg mengutamakan masalah-masalah politik

1925 (Perhimpunan Indonesia), dipimpin Iwa kusuma sumantri, M.Hatta, JB Sitanala,

1926 (38 anggota), aktivitas gerakan kebangsaan, dan mendesak agar gerakan-gerakan yang ada di Indonesia bersatu.

1925, manipol PI:

1. kesatuan nasional

2. solidaritas

3. non kooperasi

4. swadaya

1927, PI mengirim utusan di kongres Liga antiimperialisme di Brussel (Hatta)

23 Sept 1927, 4 anggota PI ditangkap dan dimasukkan di rutan Den Haag (M.Hatta, Nazir Pamuncak, Abdulmajid Joyodiningrat, Ali sastroamijoyo)

MUHAMMADIYAH

Latar belakang: keprihatinan terhadap kondisi agama dan umat Islam Indonesia

Tujuan: memperbaiki agama dan umat Islam Indonesia, menumbuhkan simpati para pemeluknya, terutama kalangan muda yang mendapat pendidikan Barat yg menganggap agama dan umat Islam sebagai penghambat kemajuan bangsa

Perkembangan didirikan 18 nopember 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan

Terutama melalui jalur pendidikan, yg dianggap berperan penting, krn dg pendidikan pemahaman ttg Islam mudah diwariskan kepada generasi berikutnya

Sistem pendidikan dibangun dg menggabungkan cara tradisional dan cara modern. Model sekolah Barat ditambah pelajaran agama (madrasah)

NAHDATUL ULAMA

Latar belakang: makin meluasnya gerakan Islam baru di kota-kota (SI, Muhammadiyah)

Tujuan: menampung dan memberi wadah organisasi bagi umat Islam di pedesaan

Perkembangan: lahir 31 Januari 1926 di Surabaya.

1935 mpy 68 cabang dengan 6700 anggotaPKI

Latar belakang: sosialisme dipandang sbg lambang kemodernan yg berlawanan dg imperialisme, dan membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan bgs terjajah.

Tujuan: membebaskan masyarakat pribumi dari imperialisme

Perkembangan: Mei 1920 ISDV menjadi Perserikatan Komunis Hindia;

1924 menjadi Partai Komunis Indonesia

1926 (di Banten) dan 1927 (Minangkabau) pemberontakan PKI PERGERAKAN NASIONAL SETELAH 1926

PNI

bangkitnya semangat baru untuk menyusun kekuatan baru untuk menghadapi pemerintah setelah pemberontakan PKI 1926

penggunaaan kekerasan tdk akan berhasil krn kekuatan pemerintah jauh lbh besar

1927, diprakarsai olh moh Hatta dari Belanda dan Sukarno dari kelompok studi Bandung dan Surabaya.

PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia)

17-18 Des 1927, federasi parpol antara PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatranenbond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia.

meskipun berada dlm parpol yang berbeda dan bersaing pad wakt itu, tp keyakinan pol mrk tidak jauh berbeda

kesadaran bahwa koordinasi diperlukan guna menghimpun kekuatan menentang musuh bersama.

Kongres pertama di Surabaya 2 September 1928, membahas pendidikan nas, bank nas, dan cara-cara memperkuat kerjasama. (Cokroaminoto dr PSI;Sukarno dr PNI; Otto Subrata dr Pasundan; Thamrin dr Kaum Betawi)

Akhir tahun 1929 proses keruntuhan PPPKI dipercepat olh masuknya provokator kolonial ke dalam organisasi politik.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar